JAKARTA, iNews.id – Organisasi advokat baru, Perhimpunan Advokat Indonesia Nobiliti atau PERADI NOBILITI, resmi memperkenalkan diri kepada publik melalui peluncuran terbatas (soft launching) yang dirangkai dengan syukuran dan rapat perdana pengurus di sekretariatnya, Jalan Johar Baru II Nomor 12, Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2026).
PERADI NOBILITI telah resmi berbadan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0007744.AH.01.07.TAHUN 2026 tertanggal 8 Oktober 2026. Organisasi ini didirikan dengan membawa gagasan pembaruan dunia advokat melalui penguatan filsafat hukum, integritas, profesionalisme, dan keberpihakan terhadap keadilan masyarakat.
Kehadiran PERADI NOBILITI dinilai menjadi momentum untuk mendorong perubahan dalam praktik profesi advokat di tengah dinamika hukum nasional. Terlebih, pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru sejak 2 Januari 2026 serta rencana perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi tantangan tersendiri bagi organisasi profesi hukum.
Dalam situasi tersebut, PERADI NOBILITI menilai profesi advokat tidak boleh hanya berorientasi pada kemampuan memenangkan perkara. Lebih dari itu, advokat harus memahami tujuan hukum, menjunjung tinggi etika, serta memastikan keadilan dan martabat manusia tetap menjadi landasan dalam menjalankan profesinya.
Ketua Umum PERADI NOBILITI, Dr. Supriarno, S.H., M.H., menegaskan bahwa filsafat hukum menjadi kompas utama bagi setiap advokat dalam menjalankan tugasnya.
"Filsafat hukum adalah kompas bagi seorang advokat. Tanpa filsafat, pasal hanya menjadi alat untuk menang. Dengan filsafat, pasal menjadi jalan menuju keadilan. Kita sering lupa bahwa undang-undang dibuat oleh manusia untuk melayani manusia, bukan sebaliknya," ujarnya.
Menurutnya, setiap advokat harus memiliki keberanian untuk menguji setiap langkah pembelaannya melalui pertanyaan mendasar mengenai keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap martabat manusia.
Karena itu, PERADI NOBILITI ingin membangun tradisi berhukum yang tidak sekadar berpegang pada teks peraturan perundang-undangan, tetapi juga memahami nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung di dalamnya.
Editor : Mohammad Ali Ridlo
Artikel Terkait
