Bahwa Sebelum tiga hal ini dipenuhi, seluruh kegiatan MBG harus dihentikan,” ujarnya.
Menurut Hendri, langkah penghentian sementara bukan bentuk penolakan terhadap program pemerintah melainkan tindakan darurat untuk melindungi keselamatan masyarakat, terutama para pelajar penerima MBG. Ia menilai kejadian ini harus dijadikan momentum introspeksi dan pembenahan sistem penyajian makanan agar program tidak justru menimbulkan korban.
LMP juga mendesak pemerintah daerah melakukan investigasi cepat dan evaluasi total terhadap sistem pelaksanaan MBG, mulai dari proses pengadaan, pengolahan, hingga distribusi makanan.
“Standarisasi SPPG-nya (Syarat Penyediaan dan Penyajian Gizi) harus diperhatikan betul. Jangan hanya kesana-kemari berfoto seolah sudah berbuat, tapi tidak ada langkah konkret di lapangan,” kata Hendri menyoroti lemahnya pengawasan teknis di lapangan.
Editor : Mohammad Ali Ridlo
Artikel Terkait
