Namun dari empat tugas itu, poin ketiga — penggalangan dana — justru sering memicu polemik. Dalam praktiknya, “sumbangan” yang seharusnya bersifat sukarela kerap dirasakan seperti kewajiban. Komite sekolah sering kali menjadi pihak yang meminta iuran dengan alasan “gotong royong” untuk mendukung program sekolah.
Bahkan di sejumlah sekolah, muncul laporan adanya target dana yang fantastis — mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah — yang dibebankan kepada komite untuk direalisasikan. Kondisi ini memunculkan praktik pungutan terselubung dengan istilah “sumbangan sukarela” yang sebenarnya mengandung unsur tekanan sosial maupun psikologis.
“Bagi orang tua yang menolak, ada beban psikis karena khawatir anaknya diperlakukan berbeda,” ujar salah satu wali murid di Tulungagung yang enggan disebut namanya, Senin (20/10/2025).
Kasus serupa juga terjadi di beberapa sekolah negeri. Misalnya, di SMA Negeri 1 Gondang Tulungagung yang menarik iuran siswa sebesar Rp120 ribu, dan di SMK Negeri 1 Trenggalek yang membebankan biaya Rp875 ribu untuk kegiatan kunjungan industri. Keduanya diduga melibatkan peran komite sekolah dalam penarikan dana.
Editor : Mohammad Ali Ridlo
Artikel Terkait
