Dorongan Transparansi dan Akuntabilitas
Di tengah sorotan publik terhadap kinerja lembaga pendidikan dan komite sekolah, kasus ini diharapkan menjadi momentum evaluasi menyeluruh. LMP menyerukan agar Dinas Pendidikan dan seluruh cabang dinas di wilayah Tulungagung-Trenggalek melakukan audit internal serta membuka ruang aduan bagi masyarakat yang merasa dirugikan.
"Jangan tunggu ada kasus dulu baru bergerak. Pendidikan harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat," pungkas Hendri.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi aparat penegak hukum, sekaligus cermin bagaimana negara merespons jeritan rakyat kecil yang hanya ingin menyekolahkan anaknya tanpa harus dipungut biaya dengan dalih ‘kesepakatan komite’. Masyarakat kini menanti, apakah hukum akan benar-benar berdiri di atas keadilan, atau justru tumbang di hadapan praktik-praktik terselubung yang telah lama membudaya. (*)
Editor : Mohammad Ali Ridlo
Artikel Terkait
