Datangi Kantor DPRD, Ini Tuntutan Petani Hutan Dua Desa di Tulungagung

Munif melanjutkan dalam Permentan itu tak mengatur kelembagaan petani. Dari datanya di Tenggarejo ada 614 anggota KTH, dan di Jengglungharjo ada 445 orang.

Mereka terancam tidak mendapat pupuk bersubsidi. Padahal di tahun kemarin mereka bisa mendapatkan pupuk bersubsidi.

Baca Juga

Bupati Tulungagung Hadiri Peringatan Sraddha Agung di Candi Gayatri

“Menurut saya ada delegimitasi KTH dan penggiringan untuk masuk ke LMDH,” jelasnya.

Sementara itu perwakilan Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung, Kasi Penyuluhan Dinas Pertanian, Triwidyono Basuki menanggapi tuntutan dari KTH.

“Di Kementerian Pertanian tidak dikenal KTH. KTH itu milik Kementrian Lingkungan Hidup, sementara pupuk bersubsidi milik Kementrian Pertanian,” terangnya.

Baca Juga

Antisipasi Luapan Air, Perum Jasa Tirta Lakukan Penurunan Elevasi 

Ditanya adanya keharusan untuk keluar dari KTH agar bisa mendapat pupuk bersubsidi? Oky katakan tidak harus. Namun jangan sampai ada data ganda pengajuan pupuk bersubsidi. Sebab LMDH mendapat pupuk bersubsidi dari Kementrian Pertanian, sedang KTH mendapat pupuk bersubsidi. “Ini yang menjadi masalah,” jelasnya.

Menurut Oky data LMDH dan KTH terkadang saling tumpang tindih.

Secara terpisah, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung, Sofyan Heryanto mengatakan, tidak bisa memutuskan permasalahan ini. Namun sudah ada surat dari Gubernur Jawa Timur kepada Kementrian Pertanian agar KTH beda mendapat pupuk bersubsidi.

Editor : Mohammad Ali Ridlo