Namun, pihak sekolah justru melakukan perlawanan dengan menggugat keputusan tersebut ke PTUN Surabaya, dan sempat memenangkan perkara melalui Putusan No. 143/G/KI/2024/PTUN.SBY, yang membatalkan keputusan Komisi Informasi Jawa Timur.
“Kalau bersih, kenapa risih? Karena berani jujur itu hebat,” sindir Hendri Dwiyanto menanggapi langkah hukum SMKN 2 Tulungagung yang dinilai kontraproduktif terhadap semangat keterbukaan informasi publik.
Kebahagiaan pihak sekolah ternyata tidak berlangsung lama. Pemohon mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI, dan hasilnya, MA membatalkan Putusan PTUN Surabaya melalui Putusan No. 249 K/TUN/KI/2025 tanggal 24 Juni 2025. Dengan demikian, SMKN 2 Tulungagung wajib melaksanakan putusan Mahkamah Agung tersebut dan membuka informasi penggunaan Dana BOS dan BPOPP kepada publik.
Editor : Mohammad Ali Ridlo
Artikel Terkait
