Tulungagung, iNewsTulungagung.id - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) Provinsi Jawa Timur bakal menyasar sektor pekerja informal.
Sasaran informal dilakukan lantaran masih banyak pekerja informal yang belum memahami akan adanya resiko kecelakaan kerja dan mereka belum merasa membutuhkan itu padahal jumlah pekerja informal di Tulungagung mencapai ratusan ribu.
Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur Hadi Purnomo saat berkunjung di Tulungagung menjelaskan, jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Tulungagung masih di sekitar 92.000 orang atau sekitar 20 persen dari angkatan kerja, sedangkan total sasaran mencapai 450.000 orang.
Dari jumlah terget 450.000 orang tersebut 200.000 diantaranya adalah pekerja sektor informal, yang mana potensi kepesertaaan sendiri terbilang cukup tinggi.
Namun ada juga kendala terkait hal tersebut yang membuat pekerja informal tidak melakukan pengurusan BPJS, salah satunya belum ada kemampuan membayar sendiri, selain itu ada pemahaman di kalangan pekerja sektor informal, bahwa mereka merasa tidak berstatus pekerja lantaran mereka tidak menjadi karyawan pabrik ataupun perusahaan tertentu.
Atas hal ini kalangan pekerja informal, merasa tidak membutuhkan perlindungan, padahal semuanya juga ada resiko dalam bekerja, sebagai contoh bahwa ada seorang petani bisa saja mengalami kecelakaan saat membeli pupuk, dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan maka jika meninggal ahli warisnya bisa menerima Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), dengan keikutsertaan dalam BPJS kali ini, dari sektor apa pun, ahli warisnya akan menerima santunan.
" Kalangan pekerja Informal menganggap bahwa pekerja Informal tidak memerlukan BPJS Ketenagakerjaan, namun itu perlu diluruskan bahwa mereka (Pekerja Informal - Red) juga bisa melakukan pengurusan BPJS Ketenagakerjaan," Jelasnya, Rabu, (2/08/2023).
Hadi melanjutkan, untuk memenuhi jumlah pekerja informal, Pemkab Tulungagung akan mendaftarkan sekitar 23.000 pekerja sektor informal, yang terdiri dari warga yang bekerja di UMKM, buruh tembakau, buruh tani tembakau dan pekerja rentan.
Jika jumlah ini tercapai, maka kepesertaan sektor informal bisa melewati target 10.000 peserta baru di tahun 2023, sedangkan untuk pekerja sektor informal sendiri masih sekitar 2 persen saja, dengan adanya kerjasama dengan pemerintah diharapkan tahun ini jumlah bisa bertambah hingga 27.000 peserta baru.
"Untuk upaya awal dari pemerintah, maka akan melakukan upaya dengan pembiayaan melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR)," Pungkasnya.
Editor : Mohammad Ali Ridlo
Artikel Terkait
