Warga Kaligentong Datangi Pemkab Tulungagung, Tuntut Penyelesaian Status Lahan dan Akses Listrik

Menanggapi aspirasi tersebut, Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin mengatakan pemerintah masih akan mendalami persoalan tersebut karena belum ada kesepakatan terkait legalitas lahan yang menjadi syarat pembangunan jaringan listrik.

Baca Juga

Mengapa "Ayah Wajib Hadir" Jadi Sorotan Harganas 2026 di Tulungagung? Ini Alasannya

Ia mengimbau masyarakat untuk tetap menaati aturan hukum agar solusi dapat dicapai. Pemkab juga akan berkoordinasi dengan TNI dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebelum meneruskan persoalan tersebut ke pemerintah pusat.

Menurut Ahmad Baharudin, pemerintah daerah siap memfasilitasi pembangunan jalan dan jaringan listrik apabila nantinya warga bersedia direlokasi sesuai ketentuan yang berlaku. (*)

Editor : Mohammad Ali Ridlo