Tulungagung, iNewsTulungagung.id - Terhitung pada akhir tahun 2022, serapan anggaran tak lebih dari 80 persen. Padahal, di tahun-tahun sebelumnya, serapan anggaran Tulungagung selalu melebihi 90 persen.
Rendahnya serapan itu disebabkan adanya proyek-proyek yang gagal salah satunya penentuan lokasi proyek strategis nasional jalur lintas selatan (JLS).
Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Tulungagung, Johanes Bagus Kuncoro mengatakan, rendahnya serapan anggaran tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain sisi pengelolaan keuangan dan sisi perencanaan. Karena sisi pengelolaanya baik akan jalan.
"Ada beberapa faktor sih, termasuk bencana alam, hujan, pembangunan di musim hujan juga, katanya, Senin (2/01/2023).
Bagus melanjutkan di sisi perencanaan juga dinilai bagus, akan tetapi tidak visioner artinya harus ada plus minusnya seperti itu.
"Makanya temen temen OPD harus belajar lagi karena apabila perawatan jalan saat hujan, maka jangan dibangun lagi," tuturnya.
Salah satu contohnya adalah rencana pengaspalan jalan yang dilakukan pada musim hujan. Proyek gagal lelang.
Dari datanya, setidaknya ada 12-14 milyar yang gagal lelang. Belum lagi terkendalanya proyek JLS, yang tidak bisa menyerap anggaran sebesar 30 milyar rupiah untuk pembebasan lahan.
“Di PUPR nilainya sekitar 44 milyar rupiah,” ujarnya.
Serapan di Dinas PUPR menjadi yang terendah di Kabupaten Tulungagung. Serapan PUPR hanya sekitar 61 persen. Sedang serapan tertinggi di Dinas Perhubungan, mencapai 95 persen lebih.
“Cepat diserap itu bisa anggarannya sedikit atau manajemennya bagus,” ungkapnya.
Hingga berita ini ditayangkan, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung, Dwi Hari Subagyo ketika dikonfirmasi awak media melalui sambungan telepon maupun pesan belum ada respon.
Editor : Mohammad Ali Ridlo
Artikel Terkait
