Dampak Konflik Timur Tengah, Pemkab Tulungagung Batasi Penggunaan Mobil Dinas

Tulungagung, iNewsTulungagung.id – Dampak konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah mulai dirasakan hingga ke daerah, termasuk oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung. Salah satu langkah yang diambil adalah melakukan efisiensi anggaran, termasuk pembatasan penggunaan mobil dinas (mobdin).

Saat ini, anggaran dalam APBD Tulungagung untuk kendaraan dinas difokuskan pada biaya pemeliharaan serta kebutuhan bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya penghematan di tengah ketidakpastian kondisi global.

Baca Juga

Sebanyak 15.659  ASN Tulungagung Bakal Terima THR dan Tukin, Total Anggaran Tembus Rp65,5 Miliar

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tulungagung, Dwi Hari Subagyo, mengatakan bahwa pembatasan penggunaan BBM untuk mobil dinas masih menunggu instruksi lebih lanjut dari pemerintah pusat.

“Untuk pembatasan penggunaan BBM pada mobil dinas, kami masih menunggu arahan dari pusat,” ujarnya, Jumat (27/3/2026).

Ia menjelaskan, saat ini alokasi anggaran operasional terbesar berada pada sektor layanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Di antaranya adalah Dinas Perhubungan untuk operasional bus sekolah serta Dinas Lingkungan Hidup untuk operasional truk pengangkut sampah.

Baca Juga

Pemkab Tulungagung Pangkas Anggaran Rp52,3 Miliar Imbas Efisiensi dari Pusat

“Anggaran terbesar ada di Dinas Perhubungan untuk bus sekolah dan Dinas Lingkungan Hidup untuk operasional truk sampah, nilainya tidak sampai ratusan juta rupiah,” jelasnya.

Dwi Hari menambahkan, penyusunan APBD Tulungagung tahun 2026 telah disesuaikan dengan kebutuhan prioritas daerah. Jika dibandingkan dengan tahun 2025, terjadi penurunan anggaran hingga sekitar 10 persen.

Pemkab Tulungagung saat ini memprioritaskan pembangunan dan perawatan infrastruktur, khususnya jalan, dengan alokasi anggaran hampir mencapai Rp380 miliar.

Baca Juga

Pemkab Tulungagung Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas, Fokus Perbaikan Infrastruktur

“Sebagian anggaran dialihkan ke infrastruktur jalan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang ada,” imbuhnya.

Melalui kebijakan efisiensi ini, diharapkan dapat menghemat belanja rutin pemerintah, termasuk perjalanan dinas ke depan. Meski demikian, pihaknya mengakui kondisi ke depan masih penuh ketidakpastian.

“Kita belum tahu prospek ke depan seperti apa, semuanya masih dinamis," imbuhnya. (*)

Editor : Mohammad Ali Ridlo