Pemkab Tulungagung Pangkas Anggaran Rp52,3 Miliar Imbas Efisiensi dari Pusat

Tulungagung, iNewsTulungagung.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung akan melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp52,3 miliar setelah pemerintah pusat memangkas transfer dana. Pemangkasan ini mencakup Dana Alokasi Umum (DAU) spesifik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tulungagung, Galih Nusantoro, mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Baca Juga

Peringati HPN 2025, Ketua PWI Tulungagung Ajak Pers Berintegritas

“Besarannya mencapai Rp52,3 miliar, dan efisiensi ini kami lakukan sesuai dengan arahan dari Inpres yang telah kami terima,” ujar Galih, Kamis (13/02/2025).

Meski sudah dipastikan adanya efisiensi, Pemkab Tulungagung masih menghitung pos-pos anggaran yang akan dikurangi. Namun, beberapa sektor seperti perjalanan dinas, cetak suvenir, sewa kendaraan, dan anggaran publikasi sudah dipastikan mengalami pemangkasan.

“Dalam efisiensi ini, kami diminta untuk menghitung sendiri. Mana yang dipotong 50 persen, mana yang 30 persen. Yang penting, proses pelayanan publik tidak terkendala,” tambahnya.

Baca Juga

KPU Tulungagung Tetapkan Gatut Sunu - Ahmad Baharudin sebagai Pemenang Pilkada 2024

Galih menilai pemangkasan sebesar Rp52,3 miliar ini cukup signifikan, mengingat kekuatan APBD Kabupaten Tulungagung saat ini sekitar Rp3 triliun.

Selain Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab, anggaran DPRD Tulungagung juga akan terkena pemangkasan.

Sebelum Inpres Nomor 1 Tahun 2025 terbit, Pemkab Tulungagung sebenarnya sudah melakukan efisiensi mandiri akibat defisit anggaran di tahun sebelumnya.

Baca Juga

KPU Tulungagung Bakal Tetapkan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Malam Ini

“Itu berbeda. Sebelumnya, kami melakukan efisiensi karena ada kehilangan Rp30 miliar pada tahun 2024, sehingga terjadi defisit. Setelah itu, ada pemangkasan dari pusat sebesar Rp52,3 miliar yang pasti tidak kami terima,” pungkas Galih. (*)

Editor : Mohammad Ali Ridlo