Menurutnya, Pemkab Tulungagung juga telah melakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta Komisi V DPR RI agar pembangunan infrastruktur jalan di Tulungagung mendapat dukungan maksimal.
“Pelaksanaannya tentu harus sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bappeda Provinsi Jawa Timur, Kukuh Tri Sandi, menekankan pentingnya keselarasan program kerja daerah dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
Dia mengajak seluruh peserta FKP untuk memanfaatkan forum tersebut sebagai sarana menyampaikan usul dan saran kepada pemerintah, sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
“Mari manfaatkan momen ini untuk memberikan saran dan usulan kepada pemerintah,” ujarnya.
Editor : Mohammad Ali Ridlo
Artikel Terkait
