Terakhir, sudah sepatutnya pula para pimpinan harus mengecek data bantuan sosial (bansos) secara berkala, dan selalu memantau proses distribusi bansos tersebut kepada masyarakat agar selalu tepat sasaran.
"Sehingga tidak ada politisasi bansos, dan ketika menemukan yang seperti itu maka harus ditindak dengan tegas," tandasnya.
Sementara itu Ketua Komisi C DPRD Tulungagung, Asrori mengatakan menyikapi terkait tuntutan dari mahasiswa DPRD sudah menerima surat terkait tuntutan tersebut.
Pihaknya sudah mengkomunikasikan dengan pimpinan dewan untuk melakukan koordinasi. Dari hasil tuntutan tersebut akan kami kirim kepada pimpinan dewan.
"Secepatnya akan kami kirim mas,tuntutan dari mahasiswa itu," pungkasnya.
Editor : Mohammad Ali Ridlo
Artikel Terkait
