TULUNGAGUNG, iNews.id - Pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Tulungagung yang ditargetkan pada tahun ini, rupanya justru menuai perbedaan sudut pandang dari pihak eksekutif maupun legislatif.
Ketua Komisi C DPRD Tulungagung Asrori mengkritik soal Pembangunan MPP tersebut. Sebelumnya DPRD sudah melakukan studi banding ke luar kota, namun kondisinya belum maksimal.
"Dari hasil musyarawah dengan pihak eksekutif merupakan amanah Perpres dan harus dilakukan oleh masing masing daerah," tuturnya.
Masih kata Asrori, pembangunan MPP dinilai belum mendesak, hal ini mengacu pada kabupaten/kota lain yang MPP belum maksimal.
"Sebagai contoh pengurusan KTP sekarang sudah menggunakan sistem online, jadi masyarakat tidak berjubel di loket pelayanan publik," tegasnya.
Selain pembangunan MPP, Asrori juga mengkritik soal pelayanan di Puskesmas Kota Tulungagung, Pasar Ikan Bandung yang kondisinya kurang layak. "Itu pelayanannya berjubel to itu di Puskesmas," jelasnya.
Sementara itu, Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo mengatakan, memang untuk MPP sendiri merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan.
Mengingat berdasarkan Inpres yang disampaikan oleh pejabat menteri yang mengharuskan agar masing-masing kota atau kabupaten harus segera memiliki MPP, sehingga pengadaan MPP di Tulungagung tetap akan dilakukan.
Menurut Maryoto, nantinya MPP akan menggunakan bangunan Balai Rakyat terlebih dahulu. Itu karena pihaknya yang berencana menggunakan Kawasan Ruko Belga masih belum bisa karena proses sengketa yang masih berlanjut.
"Dalam waktu dekat akan kita perbaiki tata ruangnya. Gedungnya sudah siap, tinggal nanti diberi sekat-sekat sesuai pelayanan yang tersedia," katanya.
Editor : Mohammad Ali Ridlo
Artikel Terkait
