Pejuang Gayatri Tulungagung Gelar Aksi Damai di Depan Kantor DPRD, Bawa 20 Tuntutan

Tulungagung, iNewsTulungagung.id – Ratusan massa yang tergabung dalam Pejuang Gayatri Tulungagung menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Tulungagung, Kamis (11/9/2025). Mereka datang dari berbagai wilayah dengan membawa 20 tuntutan, mulai dari persoalan lahan pemakaman di wilayah Pucanglaban hingga penindakan tambang ilegal di sejumlah titik di Tulungagung.

Penasehat hukum sekaligus koordinator lapangan, Muhammad Ababil atau akrab disapa Bily, mengatakan aksi kali ini fokus pada penegakan hukum, reformasi birokrasi, dan transparansi anggaran, baik APBN maupun APBD.

Baca Juga

Truk Pengangkut BBM Terguling di Jalur Lintas Selatan, Sopir Masih Diburu Polisi

“Tuntutan kami dibagi menjadi tiga bagian, yaitu A, B, dan C. Kategori A harus dieksekusi dalam 2x24 jam, kategori B jangka pendek sekitar dua minggu, dan kategori C berisi 17 tuntutan jangka menengah,” jelas Ababil.

Ia merinci, tuntutan kategori A mencakup penindakan tegas praktik galian C ilegal yang merusak lingkungan serta penyelesaian bangunan tanpa dasar perda, termasuk di Desa Ngepoh, Kecamatan Tanggunggunung.

Untuk kategori B, massa menyoroti perbaikan pelayanan publik, peningkatan akuntabilitas pejabat, serta penguatan peran Inspektorat Daerah dengan melibatkan LSM profesional. 

Baca Juga

Bayi Laki-Laki Ditemukan Meninggal di Depan Panti Asuhan di Sumbergempol

“Kami juga mendesak agar pucuk pimpinan Tulungagung tidak terjebak politik sektarian. Pemimpin harus bersatu demi kemajuan daerah,” tambahnya.

Sedangkan kategori C berisi 17 poin jangka menengah, di antaranya transparansi keuangan, perbaikan birokrasi, dukungan nyata bagi UMKM, hingga pelestarian kesenian daerah.

Ababil menyebut aksi ini diikuti sekitar 200 massa, meski lebih sedikit dari rencana awal karena adanya penyekatan di beberapa titik. “Kami beri waktu dua minggu. Jika tidak ada tindak lanjut, Pejuang Gayatri akan kembali turun ke jalan,” tegasnya.

Baca Juga

Permudah Layanan Adminduk, Bupati Tulungagung Luncurkan Program Gerdu Kalimasada

Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Tulungagung Marsono menilai penyampaian aspirasi adalah bagian dari demokrasi. “Yang penting jangan anarkis. Namun soal tuntutan, ada yang memang menjadi ranah eksekutif. DPRD lebih fokus pada legislasi, kontrol, dan budgeting,” jelasnya.

Terkait pembangunan makam memorial, Marsono menegaskan perlunya kajian lebih mendalam. “Kalau targetnya dua minggu, tentu harus ada komunikasi intensif dengan OPD terkait,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo yang turut hadir dalam aksi meminta masyarakat bersabar. “Saya baru tujuh bulan menjabat. Pemerintahan ini masih banyak yang perlu diperbaiki. Kami terbuka menyerap aspirasi masyarakat, terutama untuk percepatan pembangunan infrastruktur,” ungkapnya. (*)

Editor : Mohammad Ali Ridlo