Rapat Paripurna DPRD Tulungagung: Ketua Dewan Resmi Dilantik, APBD 2025 Mulai Dibahas

Tulungagung, iNewsTulungagung.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung melaksanakan sidang paripurna pada Selasa, 5 November 2024, di Gedung Graha Wicaksana. Agenda sidang meliputi pengucapan sumpah janji Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung untuk masa jabatan 2024-2029, pengumuman pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), serta penyampaian rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025.

Hadir dalam acara tersebut Penjabat (Pj) Bupati Tulungagung Heru Suseno, Sekretaris Daerah Tri Hariadi, serta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat se-Kabupaten Tulungagung. Turut hadir pula Ketua KPU dan Bawaslu Tulungagung, pimpinan instansi vertikal, serta pimpinan partai politik di Kabupaten Tulungagung.

Baca Juga

Pemkab Tulungagung Gelar Upacara Adat Bersih Nagari dalam Rangka Hari Jadi ke-819

Sidang paripurna ini juga mencakup pengumuman pembentukan AKD, yang terdiri dari Badan Musyawarah (Banmus), Badan Anggaran (Banggar), Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), komisi DPRD, serta Badan Kehormatan Dewan. 

Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Marsono, menyatakan bahwa pembentukan AKD ini menjadi langkah awal untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dalam membahas agenda yang telah direncanakan.

"Saya mengingatkan kepada semua anggota dewan bahwa kita di sini sebagai wakil rakyat. Kita membawa suara dan aspirasi rakyat, memperjuangkan kepentingan mereka, serta menjaga amanah yang diberikan kepada kita," ujar Marsono pada Rabu (6/11/2024).

Baca Juga

568 APK Pilkada 2024 di Tulungagung Langgar Aturan, Bakal Segera Ditertibkan

Pj Bupati Tulungagung, Heru Suseno, juga mengucapkan selamat kepada Marsono atas pengambilan sumpah jabatannya sebagai Ketua DPRD definitif, serta terbentuknya AKD. Heru berharap terbentuknya AKD akan memperkuat sinergi antara Pemkab Tulungagung dan DPRD, khususnya dalam pembentukan peraturan daerah, penyusunan anggaran, dan fungsi pengawasan.

Dalam sidang tersebut, juga disampaikan postur raperda APBD 2025, dengan proyeksi pendapatan sebesar Rp 2.970.290.120.402,00, belanja Rp 3.135.290.120.402,00, serta defisit Rp 165 miliar. Defisit ini akan dibiayai melalui penerimaan pembiayaan sebesar Rp 165 miliar, tanpa pengeluaran pembiayaan, sehingga sisa pembiayaan bersih tercatat sebesar Rp 0.

"Dalam penyusunan anggaran, kami fokus pada program prioritas seperti peningkatan kualitas SDM, penyediaan infrastruktur yang baik, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta penguatan ketahanan bencana," ujar Heru.

Editor : Mohammad Ali Ridlo