Pemkab Tulungagung Luncurkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah

Tulungagung, iNewsTulungagung.id - Guna memudahkan transaksi keuangan, Pemkab Tulungagung melaunching Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) agar tidak mudah disalahgunakan dari akuntabilitas keuangan negara.

Pj Bupati Tulungagung, Heru Suseno mengatakan selama ini pembiayaan menggunakan uang persediaan dilakukan  di kas bendahara. Kadang uang persediaan ini terlalu banyak sehingga ngendon atau idle.

Baca Juga

DPC PKB Tulungagung Panggil Pendaftar Cabup-Cawabup, Salah Satunya Kadinkes

"Itu kurang bagus dari sisi akuntabilitas. Dengan KKPD ini ada uang, tapi bukan kas di bendahara, tapi di bank,” jelas Heru, Senin (18/12/2023).

Heru melanjutkan Transaksi KKPD ini sebesar Rp 200 juta, dan maksimal 40 persen dari total anggaran.

Untuk tahap pertama, kartu kredit ini diberlakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Kecamatan Kauman.

Baca Juga

GISLI Cabang Tulungagung Resmi Dikukuhkan, Siap Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan

"Kecamatan Kauman turut dipilih agar menjadi percontohan bagi kecamatan yang lain," tuturnya.

Pembayaran dilakukan melalui non tunai. Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) ini bisa dinetralisir apabila terjadi kebocoran.

"Semua melalui transfer transfer gitu. Ditargetkan apabila kelima OPD yang sudah menerapkan KKPD nantinya di pertengan tahun depan akan ditambah lagi." Imbuhnya.

Baca Juga

Akibat Mengantuk, Mobil Toyota Tabrak Rumah Warga

Pengaktifan KKPD akan dilaksanakan pada 2 Januari 2024.

Dalam launching ini pemkab Tulungagung menggandeng Bank Jatim dan BNI 46 untuk pembiayaan KKPD ini.

Sementara itu Kepala BPKAD Tulungagung, Galih Nusantoro, mengatakan KKPD ini diperkenalkan sejak 2018.

Baca Juga

BPJS Kesehatan Siap Tanggung Perawatan Bayi Kembar Siam di Tulungagung

Keberadaannya dikuatkan dengan Permendagri tentang penatalaksanaan keuangan daerah, mewajibkan penggunaan KKPD.

Penggunaan KKPD bukan hanya untuk percepatan belanja, namun juga transformasi digital dan implementasi produk dalam negeri Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).

Editor : Mohammad Ali Ridlo