Puluhan Ojek Online di Tulungagung Geruduk Kantor Dinas Perhubungan, Ini Penyebabnya

Tulungagung, iNewsTulungagung.id - Puluhan Ojek online yang tergabung dalam Asosiasi Ojek Online Tulungagung mendatangi kantor dinas perhubungan Tulungagung. Mereka mempertanyakan tentang surat keputusan (SK) Gubernur tentang aturan tarif batas atas dan tarif batas bawah ojek online.

Koordinator Forum Asosiasi Ojek Online Tulungagung, Pungki Defianto mengatakan ia menyayangkan atas surat keputusan gubernur tersebut yang berlaku sejak bulan Juli lalu. Ia juga mempertanyakan saat ini di Tulungagung belum ada realita terhadap SK gubernur tersebut.

Baca Juga

GISLI Cabang Tulungagung Resmi Dikukuhkan, Siap Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan

"Jadi kita mempertanyakan SK nya itu beneran atau SK nya untuk meredam teman teman di lapangan," katanya, Selasa (12/12/2023).

Pungki menilai selama ini jasa ojek online ada satu jasa yang sudah tercapai, namun masih 20 persen kurang berdasarkan aturan surat keputusan.

Ia mengaku pendapatan dari ojek online dirasa kurang sesuai jarak tempuh dengan kilometer.

Baca Juga

Akibat Mengantuk, Mobil Toyota Tabrak Rumah Warga

"Kita seharusnya bersih perkilometer Rp 8.000 perkilometer sekarang dibawah nominal itu," ucapnya.

Layanan yang digunakan oleh ojek online pengiriman (delivery), pengantar makanan (delivery food) rata rata dibawah.

Sesuai SK Gubernur Jatim tarif ojek online semua layanan pengiriman Rp.8.000 per 1-4 kilometer, sedangkan untuk R4 ada tambahan Rp.3.000.

Baca Juga

BPJS Kesehatan Siap Tanggung Perawatan Bayi Kembar Siam di Tulungagung

Jika dibandingkan dengan tarif sebelum di SK kan dengan tarif grab Rp.8.000 aplikasi line Rp.6.000-Rp.7.000. 

Ia sudah mempertanyakan kepada pihak operator namun sejak bulan Juli tidak ada respon.

Sementara itu dikonfirmasi di tempat sama, Kabid Angkutan dan Prasarana, Jarmani mengatakan melayangkan surat edaran kepada seluruh operator ojek online.

Baca Juga

Kasatlantas Tulungagung: Kecelakaan Ambulans Akan Kita Pastikan Dulu Apakah Ada Unsur Pidananya

"Nantinya akan kami komunikasikan dengan operator baik ojek, grab maupun Maxim kita komunikasikan," paparnya. 

Masih Jarmani kewenangan aturan tarif ojek online yakni di Pemprov jatim dan sudah disosialisasikan.

Nantinya apabila ditemukan operator yang nakal terkait aturan tarif bagi ojek online akan dilakukan pembinaan.

Baca Juga

Antisipasi Kemacetan, Satlantas Polres Tulungagung Terapkan Sistem "One Way" di Jalur Lintas Selatan

"Kita hanya sebagai pembina to pak, ga bisa kalau kita beri sanksi," tukasnya.

Editor : Mohammad Ali Ridlo