AKD Tulungagung Gelar Audiensi Bersama Bupati dan Forkopimda, Ini Yang Dibahas

Tulungagung, iNewsTulungagung.id - Audiensi antara Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Tulungagung bersama Bupati serta Forkopimda. Tujuan audiensi ini mengevaluasi kinerja kepala desa dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa (DD) maupun Anggaran Dana Desa (ADD). 
Selama ini penggunaan DD maupun ADD masih banyak yang disalahgunakan termasuk realisasi sesuai target. 

Pengertian sosialisasi bagi lembaga pemerintah yakni kepala desa harus benar.

Baca Juga

Gedung Saifudin Zuhri UIN SATU Tulungagung Terbakar, Diduga Akibat Panel Listrik

Bupati Tulungagung, Drs. Maryoto Birowo mengatakan apabila pengabdian kepala desa baik, maka menciptakan kinerja dengan baik.

"Solusi jelas bahwa mereka harus tertib atas aturan aturan yang berlaku," ucapnya Senin (24/10/2022).

Masih Maryoto, ia mengingatkan apabila pelaksanaan fisik terjadi kesalahan maka akan dilakukan koordinasi antara Babinsa ataupun babinkamtibmas.

Baca Juga

Pemkab Tulungagung Gelar Upacara Adat Bersih Nagari dalam Rangka Hari Jadi ke-819

"Disana kan ada Babinsa dan babinkamtibmas, harus dikoordinasikan agar semual lancar," tuturnya.

Disinggung soal ada kepala desa yang melakukan penyelewengan, ia menegaskan menunjukkan data data yang ada.

"Jelas itu Ndak bener, jelas menunjukkan data data yang ada," tukasnya.

Baca Juga

568 APK Pilkada 2024 di Tulungagung Langgar Aturan, Bakal Segera Ditertibkan

Ia meminta kepada kepala desa untuk melakukan koreksi diri.

Sementara itu dikonfirmasi terpisah Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Tulungagung, Muhammad Sholeh mengatakan penanganan masalah hukum terhadap Kades sudah tertuang dalam SKB (Surat keputusan bersama) tiga lembaga negara, yaitu Kemendagri, Kejaksaan Agung dan Polri.

Dalam SKB itu diterangkan bahwa  pedoman teknis dalam penanganan laporan atau aduan masyarakat terhadap potensi adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan Kades.

Baca Juga

Harga Telur di Tulungagung Lebih Tinggi Rp666 per Kg Dibanding Kota Blitar

“Urusan korupsi atau yang lain-lain cukup diselesaikan di Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP),” jelasnya.

Yang dimaksud APIP adalah Badan Inspektorat Kabupaten.

Sehingga, Kepala Desa mempunyai kesempatan untuk mengembalikan kerugian negara dan melanjutkan pembangunan di desa.

Baca Juga

Pj Bupati Tulungagung Tinjau Kesiapan Logistik di Gudang KPU

Sholeh akui banyak anggotanya (Kades) yang belum paham seluk beluk korupsi. AKD akan memberikan bantuan hukum terhadap Kades yang terindikasi melanggar hukum.

Editor : Mohammad Ali Ridlo