Sementara itu, untuk segmen Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) yang didanai pemerintah daerah, Pemkab Tulungagung telah membentuk Tim Percepatan UHC yang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Saat ini, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran guna menambah jumlah peserta.
"Alhamdulillah, Pemkab menargetkan pada akhir tahun ini cakupan kepesertaan meningkat dari 85 persen menjadi 90 persen," katanya.
Tak hanya fokus pada peningkatan jumlah peserta, BPJS Kesehatan juga berupaya memastikan pemerataan akses layanan kesehatan. Bersama Dinas Kesehatan, BPJS menambah dua klinik di wilayah kecamatan yang masih kekurangan fasilitas kesehatan sehingga masyarakat lebih mudah memperoleh pelayanan.
Selain itu, monitoring dan evaluasi terhadap kendali mutu serta kendali biaya di seluruh fasilitas kesehatan mitra terus dilakukan agar pelayanan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap sesuai standar.
Editor : Mohammad Ali Ridlo
Artikel Terkait
