Tulungagung, iNewsTulungagung.id - Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten (PPDI) Tulungagung yang tergabung dalam Silaturohmi Nasional 3 (SILATNAS) akan menggelar aksi damai di Gedung DPR /MPR Jakarta.
Sebanyak 697 peserta ikut dalam aksi yang digelar pada Rabu (25/01/2023) esok. Mereka menuntut tentang kesejahteraan perangkat dan status kepegawaian.
Ketua Persatuan Perangkat Desa Kabupaten Tulungagung, Suyono mengatakan selain kedua tuntutan yang diajukan tersebut tuntutan lain yakni terkait Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD).
Suyono melanjutkan ia meminta kepada pemerintah terkait status kepegawaian baik ASN, PNS maupun Tenaga Honorer.
"Kita mengusulkan bahwa PNS ada 3 item yakni ASN, PNS maupun P3K," tegasnya, Selasa (24/01/2023).
Ditanya soal pelayanan yang terganggu, Suyono menegaskan tidak akan mengganggu kinerja perangkat desa dalam melayani masyarakat.
"Insya Allah tidak terganggu wong namanya perangkat desa tetep menerapkan tugas dan pokok sebagai pelayan masyarakat," tuturnya.
Selain aksi di Gedung DPR/MPR RI juga digelar di depan Istana Negara.
Selama ini Suyono mengganggap kesejahteraan perangkat desa kurang diperhatikan mulai dari aturan jam kerja maupun kesejahteraan kerja dan meminta kepada pemerintah pusat agar disetarakan menjadi golongan Golongan 2A.
"Kita bekerja selama 20 tahun atau berapa tahun dan harus disamakan," tukasnya.
Sementara itu Bupati Tulungagung, Drs.Maryoto Birowo mengatakan aturan tersebut sudah tercantum dalam perundang undangan nomor 6 tahun 2014 tentang desa mengamanatkan tentang hak hak perangkat desa.
Maryoto sebagai kepala daerah meminta kepada perangkat desa harus taat aturan dan menjaga ketertiban umum.
"Jadi saya meminta harus taat aturan dan berangkat maupun pulang dengan selamat," pungkasnya.
Sebanyak 17 Armada Bus diberangkatkan dalam kegiatan aksi demo PPDI di Gedung DPR MPR RI dan dilepas oleh Bupati Tulungagung di Halaman Gor Lembu Peteng Tulungagung. iNews Tulungagung
Editor : Mohammad Ali Ridlo
Artikel Terkait
