Kejari Tulungagung Geledah BPKAD dan Disbudpar, Usut Dugaan Korupsi Aset Griyo Dalem Kanjengan

TULUNGAGUNG, iNews.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung menggeledah Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Tulungagung, Selasa (30/6/2026). 

Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan aset Griyo Dalem Kanjengan tahun 2022.

Baca Juga

Sopir Truk Tebu Ditemukan Meninggal di Area PG Mojopanggung, Polisi Selidiki Penyebabnya

Tim penyidik Tindak Pidana Khusus Kejari Tulungagung mulai melakukan penggeledahan sekitar pukul 12.00 WIB. Sejumlah ruangan diperiksa guna mencari dokumen yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Tulungagung, Roni, mengatakan penyidikan perkara tersebut telah berlangsung sejak Mei 2026. Selama proses penyidikan, tim telah memeriksa sekitar 30 orang saksi, termasuk mantan Bupati Tulungagung.

"Sejak Mei 2026 kami telah memeriksa sekitar 30 saksi. Hari ini kami melakukan penggeledahan untuk mencari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengadaan tanah Griyo Dalem Kanjengan," ujar Roni.

Baca Juga

Upacara HUT Ke-81 RI di Tulungagung Khidmat, Plt Bupati Ajak Masyarakat dengan Kerja Nyata

Dari hasil penggeledahan, penyidik mengamankan berbagai dokumen penting yang berkaitan dengan pengadaan aset tersebut. Sebanyak dua kotak berisi dokumen disita sebagai barang bukti untuk mendukung proses penyidikan.

Menurut Roni, penyidik juga masih mendalami status hukum aset Griyo Dalem Kanjengan. Hingga kini, aset tersebut disebut belum memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) maupun hak pakai sehingga diperlukan pendalaman melalui keterangan para ahli.

"Karena itu kami masih melakukan pendalaman bersama saksi ahli untuk memastikan seluruh proses pengadaan aset tersebut," katanya.

Baca Juga

Pemkab Tulungagung Bagikan 10.000 Bendera Merah Putih, Ahmad Baharudin Minta Berkibar di Setiap Rum

Berdasarkan data yang diperoleh penyidik, nilai pengadaan tanah Griyo Dalem Kanjengan mencapai sekitar Rp10 miliar. Selain itu terdapat biaya jasa notaris sebesar Rp125 juta dan biaya appraisal senilai Rp57 juta.

Kejari Tulungagung menegaskan penyidikan masih terus berjalan. Selain memeriksa para saksi, penyidik juga berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur guna mendalami proses pengadaan serta menghitung potensi kerugian keuangan negara.

"Kami akan terus mendalami perkara ini sesuai alat bukti yang diperoleh selama proses penyidikan," imbuhnya. (*)

Editor: Mohammad Ali Ridlo