Pemprov Jatim Bahas Pendirian Sekolah Rakyat, Efisiensi Anggaran Jadi Kunci

Tulungagung – Pemerintah Provinsi Jawa Timur berencana membahas pendirian Sekolah Rakyat (SR) sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran. Wacana ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam Rapat Paripurna penyampaian visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung serta Serah Terima Jabatan di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Selasa (4/3/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Khofifah menekankan pentingnya keselarasan program kerja daerah dengan visi-misi Pemprov Jatim, yakni Nawa Bhakti Satya, serta program Presiden Prabowo Subianto, Asta Cita.

Baca Juga

Lapas Tulungagung Terima 40 Narapidana Pindahan dari Rutan Surabaya

"Penyusunan RPJMD harus selaras dengan RPJMD Provinsi Jatim serta RPJMN Presiden Prabowo Subianto," ujar Khofifah, Rabu (5/3/2025).

Khofifah juga menekankan perlunya Innovative Financing, salah satunya dengan mendorong pertumbuhan sektor UMKM. Menurutnya, UMKM di Tulungagung memiliki peran besar dalam mengurangi angka pengangguran.

"UMKM di Tulungagung cukup banyak dan mampu mengurangi tingkat pengangguran terbuka. Dalam satu tahun terakhir, tingkat pengangguran terbuka bisa turun di angka 1,58 persen," tuturnya.

Terkait efisiensi anggaran, Khofifah menyoroti pengurangan belanja perjalanan dinas. Dana yang dihemat dari efisiensi ini dapat dialihkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat, sebuah program yang diinisiasi Presiden Prabowo melalui Menteri Sosial, Saifullah Yusuf.

"Sekolah Rakyat dapat dibangun ketika pemerintah daerah mampu menyediakan lahan dan melakukan efisiensi anggaran hingga Rp100 miliar. Impian saya, Sekolah Rakyat bisa berdiri di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur agar dapat menyerap tenaga kerja," jelasnya.

Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, menyambut baik arahan tersebut. Ia menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna menindaklanjuti rencana pembangunan Sekolah Rakyat.

Baca Juga

Prosesi Sertijab Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Bakal Dihadiri Gubernur Jawa Timur

"Dalam waktu dekat, kami akan menggenjot PAD dari sektor parkir. Insya Allah, Dispenda provinsi dan kabupaten Tulungagung akan mengembalikan sistem parkir berlangganan," ungkapnya.

Selain itu, ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran, terutama dalam perjalanan dinas, akan menjadi fokus pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan ini. (*)

Editor : Mohammad Ali Ridlo