Guru Honorer P1 Geruduk DPRD Tulungagung, Tuntut Kesejahteraan

Tulungagung, iNewsTulungagung.id – Puluhan guru honorer yang tergabung dalam Forum Guru P1 (FGP1) Kabupaten Tulungagung menggelar audiensi dengan pimpinan DPRD Tulungagung, Selasa (11/2/2025). Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Aspirasi Kantor DPRD Tulungagung itu, mereka menyampaikan tiga tuntutan utama terkait kesejahteraan dan kepastian status kepegawaian mereka.

Ketua FGP1 Tulungagung, Miftakhul Huda, mengungkapkan bahwa audiensi ini dilakukan karena belum ada hasil memuaskan dari pertemuan sebelumnya dengan DPRD.

Baca Juga

Pergantian Kepemimpinan, Lapas Tulungagung Sambut Kalapas Baru

"50 persen kami puas, tetapi 50 persennya lagi kami harus terus berjuang. Hasil audiensi kali ini pun sebenarnya sudah bisa kami tebak," ujarnya.

Adapun tiga tuntutan yang diajukan FGP1 Tulungagung dan telah ditandatangani oleh pimpinan DPRD adalah:

1. DPRD Tulungagung akan mengusulkan percepatan penyelesaian status P1 ke pemerintah daerah.

Baca Juga

Satlantas Polres Tulungagung Bagikan Helm Gratis dalam Operasi Simpatik Keselamatan

2. DPRD Tulungagung akan mengawal dan mengawasi realisasi kebijakan terkait P1.

3. DPRD Tulungagung akan memfasilitasi audiensi dengan instansi terkait untuk mempercepat penyelesaian masalah ini.

Menurut Huda, hingga saat ini masih ada 196 guru honorer P1 di Tulungagung yang belum diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sebagian besar dari mereka berasal dari sekolah swasta, sementara dari sekolah negeri hanya kurang dari 10 orang.

Baca Juga

Imbas Efisiensi, Kendaraan Dinas Komisioner KPU Tulungagung Ditarik

Ia menekankan bahwa kebutuhan guru di Tulungagung sebenarnya masih tinggi. Data yang mereka miliki menunjukkan bahwa jumlah guru yang pensiun pada 2023 dan 2024 mencapai lebih dari 300 orang.

"Dari data itu, sebenarnya kalau kami yang mengisi posisi yang kosong karena pensiun, masih sangat mencukupi," tandasnya.

Huda juga menegaskan bahwa mereka akan berusaha menemui Bupati Tulungagung yang baru setelah pelantikannya pada 20 Februari 2025.

Baca Juga

Peringati HPN 2025, Ketua PWI Tulungagung Ajak Pers Berintegritas

"Kalau sampai nanti ternyata kami tidak juga terakomodasi, kami akan melakukan aksi yang lebih besar lagi," tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, menyatakan akan menindaklanjuti semua tuntutan dari FGP1 Tulungagung.

"Kami akan mengawal mereka sesuai dengan poin-poin yang telah disepakati," katanya.

Baca Juga

KPU Tulungagung Tetapkan Gatut Sunu - Ahmad Baharudin sebagai Pemenang Pilkada 2024

Audiensi ini menjadi salah satu langkah perjuangan guru honorer P1 dalam mendapatkan kepastian nasib mereka, yang hingga kini masih menggantung. (*)

Editor : Mohammad Ali Ridlo