Cegah Praktik Korupsi, Pemkab Tulungagung Terapkan E-Katalog Versi Enam

Tulungagung, iNewsTulungagung.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung resmi menerapkan sistem katalog elektronik (e-katalog) versi enam dalam pengadaan barang dan jasa mulai Januari 2025. Langkah ini disosialisasikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui kegiatan yang dihadiri Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran (BPP).
Sekretaris Daerah (Sekda) Tulungagung, Tri Hariadi, menegaskan bahwa penerapan e-katalog versi terbaru bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sekaligus meminimalkan potensi praktik korupsi.
“Kenapa ini dilakukan? Karena untuk efisiensi dan efektivitas, selain juga meminimalisir praktik yang berimplikasi pada korupsi,” ujar Tri Hariadi saat membuka sosialisasi tersebut.
Tri berharap para PPK dan BPP yang hadir dapat memahami fitur-fitur baru yang terdapat dalam e-katalog versi enam, sehingga target pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa dapat tercapai dengan baik.
“Fitur-fitur di versi enam tentu berbeda dengan versi lima. Kami berharap teman-teman PPK cepat menyesuaikan agar target yang ditetapkan pemerintah dapat terlampaui,” tambahnya.
Pemkab Tulungagung mencatat telah memenuhi target pengadaan barang dan jasa melalui e-purchasing hingga 30 persen, termasuk pembelian produk dalam negeri. Sosialisasi awal tahun ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mempersiapkan sumber daya manusia menghadapi implementasi sistem baru.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Tulungagung, Evi Purvitasari, menjelaskan bahwa e-katalog versi enam memiliki perbedaan signifikan dibandingkan versi sebelumnya, terutama pada integrasi pembayaran.
“Di versi lima, pembayaran dilakukan di luar sistem. Sedangkan di e-katalog versi enam, semuanya terintegrasi dalam satu sistem,” ungkap Evi.
Dalam sosialisasi tersebut, juga dilakukan uji coba penerapan e-katalog versi enam untuk memastikan sistem berjalan baik mulai dari pemilihan penyedia hingga proses pembayaran.
Evi menambahkan bahwa Pemkab Tulungagung merupakan salah satu daerah pertama di Jawa Timur yang memulai uji coba sistem ini, menyusul Kabupaten Banyuwangi yang telah lebih dahulu melakukannya.
“Pemprov Jatim sendiri baru akan memulai uji coba pada Februari mendatang, sementara kami sudah lebih awal melangkah,” tuturnya. (*)
Editor : Mohammad Ali Ridlo