DPRD Tulungagung Gelar Rapat Paripurna Penetapan Ranperda dan Penyampaian Rekomendasi LKPJ Bupati

Tulungagung, iNewsTulungagung - DPRD Tulungagung menggelar rapat paripurna guna membahas sejumlah agenda penting, yang digelar pada Jumat 26 April 2024.

Sejumlah agenda itu yakni penetapan Ranperda Kabupaten Tulungagung tentang Pencabutan Perda Kabupaten Tulungagung nomor 9 tahun 2017 tentang penyelenggaraan usaha dan perdagangan.

Baca Juga

DPC PKB Tulungagung Panggil Pendaftar Cabup-Cawabup, Salah Satunya Kadinkes

Selanjutnya, penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tulungagung tahun anggaran 2023.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Tulungagung, Marsono memimpin langsung jalannya rapat paripurna didampingi Wakil Ketua.

Turut hadir, sejumlah anggota DPRD, Pj Bupati Tulungagung, Heru Suseno, Sekretaris Daerah (Sekda) dan sejumlah Kepala OPD.

Baca Juga

GISLI Cabang Tulungagung Resmi Dikukuhkan, Siap Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan

Dalam rapat paripurna itu, sejumlah catatan, masukan dan rekomendasi terlontarkan guna menyikapi LKPJ Bupati Tulungagung Tahun Anggaran 2023.

Salah satu catatan tersebut menyinggung soal dua pasar di Tulungagung, pembangunan infrastruktur dan Ranperda tentang penyelenggaraan usaha dan perdagangan. 

Pj Bupati Tulungagung Heru Suseno mengatakan, laporan LKPJ tahun anggaran 2023 telah disetujui oleh rekan anggota dewan, namun demikian ada beberapa hal sebagai catatan prioritas dari rekomendasi rekan - rekan anggota dewan. 

Baca Juga

Akibat Mengantuk, Mobil Toyota Tabrak Rumah Warga

Beberapa hasil dari rapat paripurna ini diantaranya, Pencabutan Ranperda menjadi perda, kemudian persoalan pasar Bandung soal IPAL yang bisa dikategorikan kurang berfungsi dengan baik, yang menimbulkan bau busuk hingga ke sekolah didekat pasar. 

Kemudian Pasar Campurdarat belum ada perbaikan sama sekali setelah terjadi kebakaran. 

Selanjutnya untuk infrastruktur, memang memerlukan banyak anggaran, untuk pembangunan yang berkualitas Kabupaten Tulungagung masih diangkat 64 persen, jadi ada 36 persen yang belum. 

Baca Juga

BPJS Kesehatan Siap Tanggung Perawatan Bayi Kembar Siam di Tulungagung

"Jadi rekomendasi kali ini pada bagian Perindustrian dan Infrastruktur," jelasnya.

Heru mengungkapkan, ada beberapa catatan terkait management desa, memang tidak semua desa di Tulungagung management desanya kurang bagus, akan tetapi ada beberapa desa yang akan dilakukan bimbingan agar menjadi lebih baik. 

"Tentu management Desa, perlu ditingkatkan agar bisa menjadi lebih baik, memang tidak semua, akan tetapi ada beberapa yang menjadi prioritas," pungkasnya.

Editor : Mohammad Ali Ridlo