Pemkab Tulungagung Usulkan Tenaga Teknis Jadi P3K

Tulungagung, iNewsTulungagung.id - Sekitar 900 orang tenaga teknis dan administrasi di lingkup Pemkab Tulungagung yang mayoritas berstatus Honorer bakal dijadikan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Pada tahun 2023 Pemkab Tulungagung  mulai mengusulkan tenaga teknis dan administrasi untuk menjadi P3K.

Baca Juga

DPC PKB Tulungagung Panggil Pendaftar Cabup-Cawabup, Salah Satunya Kadinkes

Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo menjelaskan, selama kurang lebih dalam kurun waktu tiga tahun terkahir, Pemkab Tulungagung telah mengusulkan guru honorer dan tenaga kesehatan honorer untuk menjadi P3K.

Adapun jumlah guru dan tenaga kesehatan yang diangkat menjadi P3K mencapai 2.400 orang.

"Guru dan tenaga kesehatan yang diangkat menjadi P3K di Pemkab Tulungagung jumlahnya sudah banyak sekali, Pemkab juga akan tetap mengusulkan guru dan tenaga kesehatan yang masih berstatus honorer," jelasnya, Kamis (24/08/2023).

Baca Juga

GISLI Cabang Tulungagung Resmi Dikukuhkan, Siap Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan

Saat ini, Pemkab Tulungagung juga masih memiliki banyak tenaga teknis dan administrasi yang statusnya honorer. Mereka selama ini jarang tersentuh dalam usulan P3K.

"Tahun ini kami akan usulkan tenaga teknis dan administrasi untuk diangkat menjadi P3K. Kasihan mereka, karena selama ini jarang tersentuh," terangnya.

Maryoto melanjutkan, total tenaga teknis dan administrasi yang berstatus honorer di Pemkab Tulungagung cukup banyak. Dimana totalnya berkisar 900 orang. 

Baca Juga

Akibat Mengantuk, Mobil Toyota Tabrak Rumah Warga

"Skema pengangkatan hanya ada dua yakni melalui CPNS dan P3K. Kalau P3K mereka akan digaji melalui APBD," jelasnya.

Ditanya apakah APBD Tulungagung masih mampu mengcover belanja pegawai, Maryoto mengaku bahwa beban belanja pegawai Pemkab Tulungagung memang cukup tinggi. Namun, disisi lain jumlah ASN yang pensiun juga banyak. Artinya dimungkinkan APBD masih mampu mengcover belanja pegawai.

"Rata-rata tiap tahun ASN Pemkab Tulungagung yang pensiun itu mencapai 500 hingga 700 orang. Maka dari itu kami akan hitung kekuatan APBD terkait belanja pegawai," pungkasnya.

Editor : Mohammad Ali Ridlo