Menteri PANRB Resmikan MPP Bersama di Kabupaten Tulungagung

Tulungagung, iNewsTulungagung.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) meresmikan Mall Pelayanan Publik (MPP) Bersama di Kabupaten Tulungagung, Selasa (18/07/2023).

Selain Kabupaten Tulungagung MenPANRB juga meresmikan MPP lain di Jawa Timur diantaranya Kabupaten Malang, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Pacitan.

Baca Juga

Pemkab Tulungagung Gelar Upacara Adat Bersih Nagari dalam Rangka Hari Jadi ke-819

Dalam Kunjungan Kerjanya di Tulungagung MenPAN RB didampingi Bupati Tulungagung beserta Forkopimda dan seluruh OPD di Lingkup Pemkab Tulungagung.

Bupati Tulungagung, Drs. Maryoto Birowo menyampaikan suatu kebanggaan peresmian MPP bisa langsung dihadiri oleh Menteri PANRB beserta jajarannya dan Ibu Gubernur Jawa Timur beserta jajarannya. 

MPP menjadi ujung tombak pelayanan publik yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai wujud nyata pelaksanaan reformasi birokrasi. 

Baca Juga

568 APK Pilkada 2024 di Tulungagung Langgar Aturan, Bakal Segera Ditertibkan

Keberadaan Gedung Mal Peyanan Pubik merupakan hal yang sangat strategis dalam pengintegrasian Pelayanan Publik  yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan dan keamanan pelayanan.

Dengan adanya inovasi-inovasi ini masyarakat tidak lagi direpotkan dengan kebiasaan birokrasi yang sulit dan tidak sederhana. 

Gedung MPP Tulungagung merupakan bangunan heritage yang berada di pusat kota dan pemerintahan sehingga memudahkan untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kantor layanan lainnya. 

Baca Juga

Harga Telur di Tulungagung Lebih Tinggi Rp666 per Kg Dibanding Kota Blitar

Adapun jumlah layanan MPP Tulungagung sebanyak 125 jenis layanan non perijinan dan perijinan yang melibatkan 20 perangkat daerah dan 17 instansi vertikal, meliputi jenis layanan imigrasi, BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan dan jenis lainnnya. 

Disamping itu, terdapat inovasi layanan, yaitu MOSKELING (Mobile OSS Keliling) merupakan layanan OSS keliling ke desa-desa di wilayah Kabupaten Tulungagung yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan sudah melayani 5.000 perijinan usaha masyarakat melalui OSS.

MenPANRB didampingi Bupati Tulungagung mengunjungi salah satu layanan di MPP

Pada tahun 2022, realisasi investasi di Kabupaten Tulungagung sebesar Rp 571,241 Milyar yang mengalami peningkatan sebesar 15,58 persen dari realisasi investasi di tahun 2021 yang berkontribusi pada capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 5,22 persen dan kami proyeksikan akan terus mengalami peningkatan seiring dengan pembangunan infrastruktur skala nasional yang massif dilaksanakan di wilayah Tulungagung dan disekitarnya, antara lain pembangunan JLS, tol Kertosono-Kediri-Tulungagung, Bandara Internasional Kediri sehingga akan berdampak pada peningkatan investasi, pertumbuhan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga

Pj Bupati Tulungagung Tinjau Kesiapan Logistik di Gudang KPU

Sementara itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas, menjelaskan, agenda di Jawa Timur kali ini adalah peresmian MPP di beberapa kabupaten di Jawa Timur, yakni di Kabupaten Tulungagung sendiri,Kabupaten Pacitan, Kabupaten Malang, Kabupaten Sampang, dan Kota Pasuruan.

MPP sendiri merupakan fasilitas mempermudah pelayanan masyarakat yang dipusatkan dalam satu lokasi, untuk Kabupaten Tulungagung sendiri lokasinya memang sudah strategis, dekat dengan pusat kota yang mana pelayanan sudah tercakup semua didalamnya. 

Untuk bangunan sendiri pihaknya mengapresiasi bahwa memang tidak perlu membutuhkan bangunan yang luas untuk bisa mewujudkan MPP, meski demikian pihaknya lebih menilai meskipun lokasi tidak begitu luas, pelayanan tetap dimaksimalkan. 

Baca Juga

Kejari Tulungagung Musnahkan Ratusan Ribu Barang Bukti Berkekuatan Hukum Tetap

"Tak perlu lokasi dan bangunan yang luas, namun semua pelayanan bisa menyeluruh dan tertata secara terstruktur didalamnya," Jelasnya. 

Anas Panggilan akrabnya melanjutkan, bahwa memang kali ini pihaknya menekankan kepada pemerintah daerah untuk menghadirkan MPP Digital. Tentunya upaya-upaya ini adalah untuk semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses kebutuhan akan administrasi kependudukan, perizinan, dan non-perizinan dari pemerintah.

"Basis input data secara digital perlu dimaksimalkan sehingga dalam MPP meskipun bangunan tidak begitu luas layanan bisa tercakup semua," Jelasnya. 

Ditanya soal evaluasi MPP, Mantan Bupati Banyuwangi menjelaskan bahwa Fasilitas dan sarana prasarana yang ada pada MPP Tulungagung telah dipastikan nyaman dan memadai serta sesuai dengan standar pelayanan. 

Terdapat ruang laktasi, ruang bermain anak, toilet penyandang disabilitas, ruang konsultasi, pusat ATM, hingga pojok baca.

"Secara global sudah cukup untuk standardisasi MPP," Pungkasnya.

Editor : Mohammad Ali Ridlo