Tulungagung, iNewsTulungagung.id – Pemerintah Kabupaten Tulungagung kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Capaian ini menandai keberhasilan Tulungagung mempertahankan predikat WTP selama enam tahun berturut-turut.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD dilakukan pada Selasa (27/5/2025) di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Bupati Tulungagung, H. Gatut Sunu Wibowo, menerima langsung laporan tersebut dari Plh. Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Ayub Amali.
Turut hadir mendampingi Bupati Gatut antara lain Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Marsono, S.Sos, Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung, Soeroto, S.Sos., M.Si, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Opini WTP ini mencerminkan bahwa pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan Pemkab Tulungagung telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Selain meningkatkan kredibilitas pengelolaan anggaran, capaian ini juga diharapkan mendorong partisipasi publik dalam pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tulungagung, Galih Nusantoro, mengaku bangga atas capaian tersebut. Ia menyebutkan bahwa keberhasilan mempertahankan WTP menunjukkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel.
“Tentunya, opini WTP ini membuktikan bahwa APBD kita dikelola secara efisien, transparan, dan akuntabel,” ujar Galih pada Rabu (28/05/2025).
Lebih lanjut, Galih menambahkan bahwa pihaknya akan terus melakukan evaluasi terhadap pengelolaan APBD dari tahun ke tahun. Salah satu fokus utama evaluasi adalah pada sektor infrastruktur yang menurutnya masih menjadi catatan penting dari BPK.
“Kami akan mereview kegiatan-kegiatan yang dikoreksi oleh BPK, terutama di bidang infrastruktur, agar ke depan bisa diperbaiki secara berkelanjutan,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, BPK juga menyerahkan LHP atas LKPD kepada 13 kepala daerah lainnya se-Jawa Timur. (*)
Editor : Mohammad Ali Ridlo
Artikel Terkait
