Tulungagung, iNewsTulungagung.id - Laskar Merah Putih Macab Tulungagung mendukung arahan dari Ketua Umum LMP Pusat H. Adek Erfil Manurung, SH. Dalam arahan tersebut semua kader dan anggota LMP harus memperjuangkan rakyat yang tertindas dan mendukung kader potensial yang akan maju dalam pilkada ataupun pilwalkot.
Hal ini disampaikan oleh Ketua LMP Tulungagung Hendri Dwiyanto, Sabtu (22/06/2024) yang mengatakan bahwa LMP Tulungagung tegak lurus mendukung arahan dari Ketua Umum LMP Pusat H. Adek Erfil Manurung, SH.
"Saya bersama dengan pengurus LMP Tulungagung mendukung penuh arahan dari Ketua Umum LMP Pusat H. Adek Erfil Manurung, SH," Kata Hendri.
Hendri mengatakan bahwa saat ini LMP akan terus memperjuangkan masyarakat yang tertindas, masyarakat yang teraniaya oleh sebuah regulasi yang dibuat oleh oknum oknum tertentu yang berusaha mencari kesempatan untuk kepentingannya dan merugikan masyarakat.
"Seperti yang terjadi di Surabaya terkait status tanah ‘Surat Ijo’ atau Izin Pemakaian Tanah (IPT) yang diterbitkan Pemkot Surabaya. Padahal, mereka sudah menempati berpuluh-puluh tahun," ujar Hendri.
Hendri juga menambahkan bahwa perjuangan pemegang Surat ijo atau IPT. Sudah puluhan tahun mereka berjuang, tetapi, sampai kita tanpa hasil. Jumlahnya tidak sedikit, konon 49 ribu persil berstatus Surat ijo.
Selain membantu dan memperjuangkan masyarakat yang tertindas. Hendri juga mengatakan bahwa LMP Tulungagung juga akan mendukung kader yang potensial yang ingin kontestasi dalam pilkada maupun pilwali.
Seperti dalam tahun ini, salah satu kader LMP yang bernama Ning Yatiek atau Maryeti Fadelan yang siap menjadi Walikota Surabaya, LMP mendukung. Dukungan ini muncul karena memperhatikan aspirasi warga.
Menindak lanjuti arahan Ketua Umum LMP. Momen pilwali Surabaya harus menjadi jembatan strategis untuk mengurai masalah yang melilit warga Surabaya.
Sebagai penutup Hendri mengatakan bahwa saat ini LMP Macab Tulungagung saat ini melakukan pendampingan terkait dengan semrawutnya kabel internet provider yang bisa mengganggu pengguna jalan. Selain itu juga mengontrol kecurangan yang terjadi pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 ini. ***
Editor : Mohammad Ali Ridlo
Artikel Terkait
